My Weblog: kutahya web tasarim umraniye elektrikci istanbul elektrikci uskudar elektrikci elektrikci sisli elektrikci beykoz elektrikci

  • Tentang Kami
  • Authors Posts by coloappaha2

    coloappaha2

    8 POSTS 0 COMMENTS

    0 286

    Rock The Vote Indonesia: Electainment on Campus` berlangsung di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dengan tema Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda Dalam Pilgub Jabar 2018, pada hari Rabu (11/04/18). Presiden Direktur CEPP FISIP UI Chusnul Mari`yah mengatakan, pemilu merupakan kunci dari pembangunan negara di masa depan. Karena itu semua harus turut terlibat dalam pelaksanaan pemilu termasuk pemilih muda.

    “Rock The Vote Indonesia” di antaranya belajar demokrasi, politik dan pemilu yang dirancang dengan metode diskusi di ruang terbuka dengan para tutor dari mahasiswa Administrasi Publik. Para peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok dan dibimbing oleh para tutor mahasiswa. Metode pendidikan pemilih muda ini diharapkan terjadi dialog antarpemuda yang akan menjadi pemimpin bangsa dimasa mendatang. Selain diskusi dengan tutor peserta juga mengikuti “election mock”, yakni simulasi cara memilih di tempat pemungutan suara (TPS) dan juga mengikuti pemutaran film.

    Sejalan dengan itu Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd mengatakan “keikutsertaan pemilih muda untuk memberikan hak suaranya dalam pilkada Jabar, sangat penting sehingga bisa mempengaruhi pilihan dalam menentukan pemimpin Jabar kedepannya”.

    0 451

    Presdir CEPP Fisip UI, Chusnul Mariyah mengajak kepada para pemilih muda untuk menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi pemilihan gubernur Jawa Barat 27 Juni 2018 mendatang. Hal itu disampaikan Chusnul di hadapan 174 peserta simulasi Electainment on Campus-Rock The Vote Indonesia dengan tema “Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda dalam Pilgub Jawa Barat 2018” yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI dan Universitas Muhammadiyah Cirebon di Meeting Room Convention Hall UMC, Senin (02/04/2018).

    Chusnul menjelaskan, secara sederhana demokrasi dapat dimaknai sebagai adanya kompetisi, partisipasi, dan kebebasan masyarakat sipil. “Kompetisi berarti tidak boleh menggunakan kekerasan. Partisipasi berarti tidak boleh ada warga negara dewasa yang dipinggirkan dalam proses-proses politik yang biasanya dialami oleh kaum perempuan. Sedangkan kebebasan sipil berarti bebas dan jujur,” ujar perempuan yang pernah menjabat sebagai komisioner KPU pusat ini.

    Secara substantif, kata dia, negara memiliki fungsi untuk menyejahterakan rakyat dan membuat rakyat bahagia. Konsep ini menurutnya sudah diimplementasikan ratusan tahun lalu oleh tokoh-tokoh politik Islam. “Menjadi pemilih cerdas harus bisa memahami siapa saja wakil-wakil yang maju dalam kompetisi tersebut, termasuk track record partai politiknya,” imbuhnya.

    Peneliti senior CEPP Fisip UI, Nurliah Nurdin menambahkan, pentingnya pemilih pemula untuk ikut andil dalam pesta demokrasi karena secara demografi penduduk jumlah mereka lebih banyak. “Jumlah pemilih pemula ini masuk dalam kategori pemilih cerdas dan paling banyak terkena dampak kebijakan pemerintah, sehingga sangat memprihatinkan jika suara pemilih pemula belum mampu mengubah kebijakan pemerintah daerah bahkan kebijakan nasional,” ungkap Nurliah.

    Komisioner KPU Kabupaten Cirebon, Husnul Khotimah tidak menampik rendahnya minat masyarakat untuk datang ke TPS-TPS pada saat pemilu maupun pilkada. “Pada pilkada 2013 lalu, hanya 64 persen warga Kabupaten Cirebon yang menggunakan hak pilihnya. Harapan kami di pilgub 27 Juni mendatang kesadaran masyarakat untuk hadir ke tempat pemungutan suara mengalami peningkatan. Urusan siapa yang akan dipilih, ada proses untuk mengenali pasangan calon melalui visi-misi dan program kerja yang ditawarkan pada masa kampanye,” kata Husnul.

    Senada diungkapkan komisioner KPU Kota Cirebon, Dita Hudayani. Menurutnya, jumlah pemilih muda di Indonesia saat ini mencapai 30 persen. “Bisa dibayangkan kalau jumlah pemilih muda yang 30 persen itu tidak menggunakan hak pilihnya. Oleh karenanya, wajib bagi pemilih muda ini untuk terlibat dalam kontestasi politik dengan memilih figur-figur terbaik. Gunakan hak pilih Anda dengan mendatangi TPS-TPS. Jika ditemukan ada pelanggaran, silakan laporkan sesuai prosedur kepada petugas,” imbaunya.

    Sementara itu, Rektor UMC, Khaerul Wahidin berpesan kepada para peserta pemilih pemula untuk dapat memproteksi diri dari kemungkinan-kemungkinan adanya kampanye hitam, termasuk money politic. “Kondisi masyarakat sangat tergantung pada pemimpinnya. Oleh karenanya, kalian jangan salah pilih karena kalau salah pilih bisa mendatangkan musibah dan penyesalan. Mudah-mudahan ke depan akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa terbaik yang dapat membawa masyarakat lebih sejahtera,” harapnya.

    Sumber: Jabar Publisher.

    0 269

    Pemilih Muda adalah Pemilih Cerdas. Pada tahun 2018, Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta pemilihan kepala daerah pada 16 kabupaten/kota. Mengacu proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2015, setidaknya terdapat 12,2 juta penduduk yang berada dalam rentangan usia tersebut, atau mencapai 28,3% dari total penduduk atau 37,2% bila dibandingkan dengan jumlah DPS Pilpres 2014 di Jawa Barat. Jumlah tersebut menunjukkan signifikansi suara Pemilih Muda dalam Pilgub Jawa Barat nanti. Pertanyaannya, seberapa besar peran Pemilih Muda dalam Pilgub Jawa Barat?

    Dengan berlandaskan motivasi untuk mempersiapkan masa depan bangsa dan negara serta untuk menjaga agar Pilgub Jabar 2018 dapat berjalan dengan baik, dan menghasilkan output pilkada yang memiliki legitimasi untuk memimpin pemerintahan, maka program pendidikan politik untuk pemilih muda sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Untuk itu KPU Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan 30  PTN/PTS yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, memandang perlu untuk melakukan fungsi pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam Pilgub Jabar 2018.

    Gerakan Rock The Vote Indonesia adalah gerakan pendidikan pemilih muda di bawah naungan Central for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI yang berjejaring dengan 45 PTN/PTS se-Indonesia, yang kali ini diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Rock The Vote Indonesia diselenggarakan pada Minggu, 18 Maret 2018 di Taman Lingkar & Aula Terapung Perpusaatakan Pusat Universitas Indonesia, Depok.

    Kegiatan Rock The Vote Indonesia di antaranya belajar demokrasi, politik, dan pemilu dirancang dengan metode diskusi di ruang terbuka bersama dengan para Tutor Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia, baik tingkat sarjana maupun pasca sarjana. Para peserta akan dibagi menjadi kelompok-kelompok dan dibimbing oleh para Tutor Mahasiswa. Metode pendidikan pemilih muda ini diharapkan terjadi dialog antar pemuda yang akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan.  Selain diskusi dengan tutor, peserta juga mengikuti Election Mock, yakni simulasi cara memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mengikuti pemutaran film.

    Perwakilan dari KPU Provinsi Jawa Barat, Nina Yuningsih, M.M dalam sambutannya mengatakan, pentingnya anak muda dalam memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pemilu Sementara Pejabat Universitas Indonesia diwakili oleh Chusnul Mar’iyah Ph.D dalam pidatonya menyampaikan bahwa Pemilu merupakan kunci dari pembangunan negara di masa yang akan datang, karenanya semua harus turut terlibat dalam pelaksanaan pemilu. Narasumber Pakar yang hadir adalah Dr. Abdul Aziz, S.R. dan Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA, beliau menegaskan bahwa pendidikan politik bagi pemilih muda sangat penting karena, melalui pemilu kita dapat memilih pemimpin yang tepat, khususnya di kota Depok.

    Data dari KPU Provinsi Jawa Barat, dari jumlah DPT Pilgub Jawa Barat 2018 sebesar 32,4 juta jiwa sebanyak 30% nya adalah pemilih muda. Oleh sebab itu urgensi pendidikan politik bagi pemilih muda adalah untuk meningkatkan partisipasi dalam Pilgub Jawa Barat 2018, yang ditargetkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat sebesar 75%.

    0 440

    Depok – Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia bekerja sama dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok menyelenggarakan kegiatan Rock The Vote Indonesia: Andai Aku Jadi Gubernur Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh Kantor Kesbangpol untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama pada kalangan pemilih Millenial.

    Rock The Vote Indonesia sebagai gerakan pendidikan politik bagi pemilih muda menggelar lomba orasi  bagi para siswa/siswi SMA/sederajat di Kota Depok. Lomba ini mengusung tema “Andai Aku Jadi Gubernur Jawa Barat”, dan diikuti oleh lebih dari 40 orang peserta dari SMA/Sederajat di Kota Depok. Kepala Kesbangpol Kota Depok, Drs. H. Dadang Wihana, M.Si, menjelaskan bahwa kegiatan ini penting untuk membangun kesadaran generasi millenial untuk berpartisipasi dalam Pilkada Jawa Barat 2018, dan Pemilu 2019 nanti. Lebih lanjut, Dadang menyebutkan bahwa  lomba orasi ini juga akan memicu kreatifitas dari anak muda, dan melatih kepekaan sosial mereka terhadap permasalahan di Kota Depok “Mereka ini generasi muda yang akan memimpin Kota Depok ini di masa depan. Kita ajak mereka untuk lebih memperhatikan masalah di sekitar mereka, dan berani untuk menyampaikan pendapatnya” ujar Dadang.

    Reni Suwarso, PhD, selaku Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP Universitas Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan politik bagi generasi milenial memiliki pendekatan yang khusus. Generasi Milenial yang sangat dinamis dan adaptif dengan perkembangan teknologi informasi tidak bisa didekati dengan cara-cara konvensional. Lebih lanjut, Reni menjelaskan bahwa “Rock The Vote Indonesia sebagai sebuah gerakan hadir untuk mengisi ruang tersebut. Disini kita belajar politik dengan cara anak muda. Menyenangkan dan santai. Sehingga, pespektif mereka tentang politik bisa berubah menjadi lebih baik”.

    Para peserta lomba orasi ini juga memiliki suporter yang mendukung SMA mereka masing-masing. Yel-yel antar suporter sangat riuh dan menambah semangat perlombaan. Diharapkan dengan berlangsungnya kegiatan ini, para pemilih millenial ini mampu berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan Pilkada Jawa Barat 2018 dan Pemilu 2019.

    0 578

    Rezky Riswanto Mateka, Mahasiswa Program Sarjana Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia.

    Jalesveva Jayamahe, di laut kita jaya. Semboyan yang menjadi simbol kekuatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) itu sudah semestinya tidak lagi berkutat sebagai semboyan belaka. Sebagai negara dengan luas wilayah laut terbesar di dunia, Indonesia patut untuk berbangga dan harus berkomitmen untuk menjaga keutuhan wilayah laut tersebut. Berbicara mengenai komitmen terhadap mempertahankan wilayah laut, pembaca tidak akan merasa asing jika mendengar nama  Laut China Selatan. Bagaimana tidak? Wilayah ini merupakan lautan yang hingga saat ini dijadikan wilayah rebutan oleh 6 negara, sehingga seringkali negara-negara yang berkepentingan saling bersitegang satu sama lain untuk mempertahankan klaim seutuhnya terhadap Laut China Selatan. Dilansir dari Kompas, keenam wilayah yang bersitegang untuk mempertahankan Laut China Selatan tersebut adalah Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Thailand.[1]

    Indonesia memang tidak berkaitan secara langsung dengan perebutan sengketa terhadap Laut China Selatan. Oleh sebab itu, merasa perlu untuk memperteguh kedaulatan wilayah Republik Indonesia, maka dalam Peta Wilayah Negara Republik Indonesia baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator bidang Maritim, Laut China Selatan yang demikian penamaannya pada peta Indonesia sejak tahun 1953, diganti menjadi Laut Natuna Utara. Perubahan nama ini menurut Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno adalah semata-mata untuk melakukan penyelarasan dengan sejumlah proyek pengelolaan migas yang berada di sekitar Kepulauan Natuna.[2]

    Pemerintah Tiongkok pun merespon tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut. Dikutip dari Kompas, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zun Ghuang mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut tidak masuk akal dan menyalahi standar penamaan wilayah Internasional.[3] Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa protes Pemerintah Tiongkoklah yang tidak berdasar. Tindakan pemerintah ini dapat didasakan pada keputusan Mahkamah Internasional mengenai pengelolaan penamaan wilayah maritim dalam kawasannya. Sebagaimana tindakan Filipina terdahulu terhadap penamaan Laut China Selatan di dalam penamaan Filipina.

    Peringatan Hari Maritim Nasional pada tanggal 21 Agustus kemarin seharusnya menjadi tonggak bagi pemerintah untuk selalu meneguhkan kedaulatan Indonesia terhadap seluruh kawasan maritim yang termasuk dalam wilayahnya. Sebagaimana semboyan di awal tulisan, Jalesveva Jayamahe. Di laut kita jaya. Sudah saatnya Indonesia meninjau kembali geopolitik kawasan maritimnya. Sebab, di era globalisasi ini, yang menurut oleh Sam J. Tangredi sejatinya dimulai dari laut menilik strategisnya laut sebagai potensi yang mungkin dikembangkan, mulai dari indusri pelayaran, hingga pertahanan negara.[4] Teori Lebensraum yang dikembangkan oleh Haushofer dalam pengelolaan geopolitik perlu untuk diperhitungkan kembali. Bahwa penting untuk suatu negara melakukan penguasaan terhadap ruang atau ruang pengaruhnya, terlebih lagi terhadap wilayah yang jelas berada dalam kekuasaannya. Dengan begitu, Indonesia menujukan bahwa memang Indonesialah yang memiliki kedaulatan terhadap kawasan tersebut, dalam hal ini kawasan kepulauan Natuna dan perairan di sekitarnya.

    Kejayaan bukan hanya pada kebesaran yang dimiliki, tapi juga pada kemerdekaan pengelolaan wilayah maritim Indonesia dengan tanpa takut intervensi dari pihak manapun. Serta digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.


    [1] Ervan Hardoko dalam “Laut China Selatan, Perairan Menggiurkan Sumber Sengketa 6 Negara”, diakses dari http://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan.perairan.menggiurkan.sumber.sengketa.6.negara?page=2 pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 21.30 WIB

    [2] Harwanto Bimo Pratowo dalam “Pemerintah Ganti Nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara”, diakses dari https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-ganti-nama-laut-china-selatan-jadi-laut-natuna-utara.html pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 21.45 WIB

    [3] Kurnia Sari Aziza dalam “Beijing Protes Indonesia Ubah Laut China Selatan Jadi Laut Natuna Utara” diakses dari http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/16/113255326/beijing-protes-indonesia-ubah-laut-china-selatan-jadi-laut-natuna pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 22.00 WIB

    [4] Sam J. Tangredi, Globalization and Maritime Power, Washington: National Defense University, 2000, hlm. 7

    0 623

    Irhamna, Penulis merupakan Peneliti pada CEPP FISIP UI dan Mahasiswa Pascasarjana Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia.

    Konstitusi Kenya menyatakan bahwa Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali pada hari Selasa minggu kedua bulan Agustus. Pemilu Kenya 2017 jatuh pada 8 Agustus 2017. Pemilu ini bersifat serentak untuk pemilihan Presiden, dan anggota Parlemen (Senat dan Dewan Nasional).

    Dalam Pemilu Presiden Kenya 2017, terdapat delapan calon presiden dan wakilnya. Tetapi, hanya ada dua kandidat yang diprediksi akan bertarung sengit (Master, 2017). Uhuru Kenyatta, presiden inkumben yang maju untuk periode kedua, dan Raila Odinga, mantan Perdana Menteri yang sudah mengikuti empat Pemilu Presiden tetapi masih belum berhasil mendapatkan jabatan politik tertinggi di Kenya tersebut. Kenyatta (55) adalah Presiden Keempat Kenya, yang merupakan anak dari Presiden Pertama Kenya, Jomo Kenyatta. Kenyatta dicalonkan dari Partai Jubilee. Sementara itu, Odinga (72) adalah Perdana Menteri Kedua Kenya, yang merupakan anak dari Wakil Presiden Pertama Kenya, Jaramogi Odinga-Odinga.  Odinga dicalonkan oleh Aliansi Super Nasional (National Super Alliance). Ayah Kenyatta dan Odinga dulunya adalah pasangan Presiden dan Wakil Presiden pertama Kenya, sekarang putra mereka saling bertarung untuk melanjutkan dinasti politik masing-masing. Dalam kampanyenya, masing-masing kandidat berjanji untuk mengatasi tingginya biaya hidup dengan membuka lapangan pekerjaan. Budaya politik mereka yang masih parokial, menyebabkan ikatan tribal (kesukuan) menjadi salah satu faktor penting dalam meraih dukungan.

    Untuk dapat memenangkan Pemilu, pasangan membutuhkan simple majority, 50%+1 suara, dan setidaknya pasangan calon memiliki 25% suara pada 24 dari 47 distrik yang ada. Jika belum ada pasangan yang mendapatkan jumlah tersebut, maka akan digelar putaran kedua, yang diikuti oleh dua orang kandidat dengan suara terbanyak pada pemilu putaran pertama (BBC, 2017).

    Masalah kekerasan Pemilu menjadi tantangan yang harus dihadapi penyelenggara. Terutama setelah terbunuhnya, Chris Msando, salah seorang komisioner dari Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC), sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu Kenya 2017. Pada Pemilu 2007 Kenya juga mengalami konflik dan kekerasan pascapemilu (Withall, 2017).  Selain itu, korupsi juga masih menjadi bagian dari budaya politik mereka yang kemudian menjadikan tantangan Pemilu semakin berat, karena harus berhadapan dengan indikasi-indikasi kecurangan (fraud).

    References

    BBC. (2017, Agustus 8). Kenya election 2017: President Kenyatta urges peaceful vote. Retrieved from BBC: http://www.bbc.com/news/world-africa-40855040

    Master, J. (2017, Agustus 3). Kenyan Elections 2017: What You Need to Know. Retrieved from CNN: http://edition.cnn.com/2017/08/02/africa/kenya-election-guide/index.html

    Withall, A. (2017, Agustus 7). Kenya election 2017: This time round there’s not one flashpoint for potential violence – there are 47. Retrieved from Independent: http://www.independent.co.uk/news/world/africa/kenya-election-2017-violence-voter-fraud-uhuru-kenyatta-raila-odinga-president-opposition-incumbent-a7880596.html

     

    0 560

    Irhamna, Penulis merupakan Peneliti pada CEPP FISIP UI dan Mahasiswa Pascasarjana Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia.

    Rwanda adalah negara yang memiliki posisi geografis di selatan Benua Afrika. Wilayah ini pada dekade 1990 menjadi pusat perhatian dunia karena peristiwa genosida dan perang sipil antara suku Hutu dan Tutsi, dua suku terbesar di Rwanda. Konflik diawali oleh kedatangan koloni Belgia yang pada akhirnya menduduki wilayah Rwanda, serta melakukan stratifikasi terhadap suku yang berada di negara tersebut. Etnis Tutsi dan Hutu merupakan dua suku yang masuk dalam stratifikasi Belgia. Pada saat itu, Suku Tutsi yang bertindak sebagai suku minoritas di Rwanda diberikan kekuasaan negara oleh Belgia. Hal tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan bagi suku Hutu yang merupakan suku mayoritas. Seiring berjalannya pemerintahan oleh suku Tutsi, muncul pernyataan – dari Belgia – bahwa pemerintahan di Rwanda akan dialihkan kepada suku Hutu. Suku Hutu yang akhirnya menggantikan posisi Tutsi dalam pemerintahan Rwanda melakukan dominasi di wilayah Rwanda, sehingga suku Hutu terus berkuasa di kursi pemerintahan Rwanda. Dengan latar belakang dominasi ini dan terbunuhnya Presiden Rwanda saat itu – Juvenal Habyarimana – terjadilah konflik etnis antara suku Hutu dan Tutsi pada tahun 1994 (Oktaviani, 2016).  Konflik yang kemudian diselesaikan oleh Presiden Rwanda inkumben, Paul Kagame.

    Presiden selaku kepala negara memiliki kekuasaan yang luas, termasuk menunjuk Perdana Menteri dan seluruh jajaran kabinet. Posisi ini menyebabkan Presiden menjadi figur sentral dalam pemerintahan Rwanda. Saat ini, Presiden Rwanda dijabat oleh Paul Kagame. Dalam amandemen konstitusi Rwanda 2015, masa jabatan Presiden diperpanjang. Seorang Presiden boleh maju dalam pemilihan masa jabatan ketiga (satu masa jabatan selama 7 tahun), dan dapat diikuti oleh 2 kali masa jabatan berikutnya selama masing-masing 5 tahun. Dengan kondisi tersebut, calon inkumben Paul Kagame dapat menjabat Presiden Rwanda hingga tahun 2034 nanti.

    Pemilu Presiden 2017 akan diikuti oleh tiga orang calon presiden: Paul Kagame, Frank Habineza, dan Phillipe Mpayimana.Paul  Kagame berasal dari Patrai Patriotik Rwanda (Rwandan Patriotic Form/RPF), sosoknya menjadi kunci yang mengakhiri genosida dan perang sipil. Karir politiknya dimulai dengan menjadi Wakil Presiden setelah perang usai, dan pada tahun 2000 menjadi Presiden pada pemerintahan transisi. Pada tahun 2003, Kagame terpilih sebagai presiden definitif untuk masa jabatan tujuh tahun hingga 2010, dan kemudian menjalani masa jabatan periode kedua dari 2010-2017. Kagame menorehkan sejumlah capaian yang menjadikan Rwanda sebagai salah satu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, mengurangi jumlah penduduk miskin, perbaikan dalam akses kesehatan,  dan kontrol terhadap korupsi.

    Sementara itu, dua orang lain yang menjadi kompetitor Kagame, Habienza dan Mpayimana, adalah dua tokoh alternatif. Habineza adalah calon dari Democratic Green Party of Rwanda, yang berdiri sejak 2009 namun baru boleh mengikuti Pemilu pada 2013. Habienza sempat mencari suaka politik setelah peristiwa pembunuhan salah satu deputi partainya. Phillipe Mpayimana adalah kandidat independen yang tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya. Mpayimana adalah penulis dan mantan wartawan yang kritis terhadap dinamika politik Rwanda. Dirinya juga pernah mendapatkan suaka politik dari tahun 1994 sampai awal tahun 2017, sebelum kemudian memutuskan untuk maju menjadi kandidat presiden.

    Pemilu Rwanda sendiri akan dilaksanakan pada 4 Agustus 2017, sejumlah lembaga survei memprediksi Presiden Kagame akan menang dengan selisih suara yang signifikan.

    Sumber:

    “Election Guide: What You Need to Know about the Rwandan Presidential Poll” dalam http://theconversation.com/election-guide-what-you-need-to-know-about-the-rwandan-presidential-poll-81496

    0 940

    Rezky Riswanto Mateka, Mahasiswa Program Sarjana Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia.

    Putri Oktaviani, Mahasiswi Program Sarjana Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia.

    Kurang lebih 72 tahun sudah Pancasila tercetus oleh Ir. Soekarno dalam momen mendasar bagi Indonesia untuk mencari model kenegaraannya. Sejak saat peristiwa tersebut, 1 Juni diperingati secara tahunan sebagai hari lahirnya Pancasila. Menariknya, tahun ini nampaknya pemerintah benar-benar ingin menghayati kembali momen sakral tersebut. Setelah sekian lama dinanti, 1 Juni kembali ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk memperingati kelahiran Pancasila itu sendiri.

    Bukan hanya seremonial, tahun ini bahkan pemerintah mencanangkan Pekan Pancasila untuk memperingati kelahiran Pancasila ke 72 tahun tersebut. Slogan-slogan yang menarik pun dibuat untuk memasifkan Pancasila, bukan hanya pada tataran abstrak, namun agar lebih diminati oleh masyarakat luas, terlebih generasi millennials.[1] Sehingga, slogan “Saya Indonesia, Saya Pancasila” dirasa pas oleh Presiden Jokowi dan jajarannya untuk kembali mengampanyekan Pancasila agar lebih dikenal lagi oleh generasi millennials.

    Namun, tidak berhenti sampai disitu. Presiden Jokowi merasa perlu untuk membentuk sebuah lembaga khusus yang dibawahi langsung olehnya untuk kembali menanamkan dan memasifkan pemahaman terhadap ideologi Pancasila bagi seluruh warga negara. Maka dibentuklah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Kritikan pun tidak dapat dilepaskan dari terbentuknya UKP presiden yang baru ini. Mulai dari sangkut-paut model pembinaan Pancasila semasa orde baru dalam bentuk lembaga Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Memang, pada zaman Soeharto pelembagaan Pancasila dapat dikatakan meliputi seluruh lini kehidupan masyarakat Indonesia.

    Generasi yang lahir tahun 80-90an tentu masih megenal istilah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Golkar, sebagai salah satu “pemain lama” dalam hal ini menuding UKP-PIP ini pada dasarnya menyerupai lembaga dan metode yang pernah ada sebelumnya tersebut. Namun, hal tersebut coba diluruskan oleh Yudi Latif yang diberikan amanah untuk mengepalai unit kerja presiden ini. Menurutnya, model BP7 yang berupa penataran hanya salah satu bagian saja dalam UKP ini, dan itu hanyalah terkait metode. Menurutnya, hal paling penting adalah pembuatan konsep agar penanaman nilai Pancasila dapat diterapkan oleh berbagai kementerian, sehingga dapat diterapkan di semua lini dan tidak tumpang tindih.[2]

    UKP ini tidak bisa terlepas dari berbagai tokoh terkenal, yang kemudian hal ini juga memberikan sorotan bagi urgensi pembentukan unit kerja presiden yang baru ini. Bagaimana tidak, sekelas Megawati Soekarnoputri didaulat oleh presiden menjadi Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP. Nama-nama lainnya seperti KH. Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Prof. Syafi’I Ma’arif, Aqil Siroj, Prof. Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjen (TNI) Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek masuk menjadi dewan pengarah tersebut. Pertanyaan skeptis dari netizen banyak mengarah kepada kapabilitas orang-orang tersebut. Apakah UKP ini memang disasar untuk memasifkan dan memasyarakatkan kembali Pancasila di semua lini, atau hanya ajang membagi jatah kepada mereka pendukung Presiden di masa pencalonan untuk merasakan lingkaran kekuasaan? Terlepas pada itu semua, nampaknya kedepan penghayatan dan pengamalan Pancasila di semua lini kehidupan bangsa sangat akan sangat bergantung pada lembaga ini. Termasuk para generasi millennials dalam menjalani kegiatannya nanti.

    Pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bagi millennials memang tidak disadari secara langsung, meskipun pada praktiknya generasi millennials telah terbiasa dengan ‘tata perilaku’ yang berdasarkan Pancasila. Hal itu bisa tercermin seperti budaya voting dalam menentukan tempat nongkrong yang asik, ataupun sekedar pembagian secara adil pembayaran tagihan ketika makan bersama. Pancasila yang dipahami oleh para millennials masih berbatas pada 5 dasar negara yang sakral, dan diucapkan ketika upacara bendera saat sekolah, tetapi pengamalan serta pemahamannya masih kabur.  Memang sepertinya perlu usaha ekstra untuk menanamkan nilai Pancasila secara mendasar pada millennials, yakni dengan cara yang ringan, komunikatif, namun mengena dan diharapkan dapat diamalkan secara kontinyu.

       Pentingnya Pancasila tentu saja harus disadari oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk generasi millennials. Apalagi, saat ini teknologi semakin maju sehingga arus informasi menjadi deras dan seperti tidak terkontrol. Memahami Pancasila tidak hanya secara rigid dapat menjadi ‘benteng pelindung’ bagi millennials untuk memilah informasi agar tetap dalam koridor sebagai bangsa Indonesia. Saat ini, generasi muda dibanjiri oleh doktrin-doktrin yang seakan-akan menjadi solusi bagi permasalahan bangsa. Memang, perlu disadari, dengan adanya era keterbukaan informasi, maka budaya kritis dan diskusi lewat media sosial menjadi suatu yang ‘keren’ untuk anak muda. Misalnya, dengan memperhatikan suatu isu/fenomena, kemudian menulis respon di media sosial, tentu akan meningkatkan ‘status sosial’ seseorang ketika post nya menjadi viral. Sayangnya, diskusi dalam media yang digandrungi millennials ini seakan tidak ada ‘pagar pembatas’ nya, dan tidak semua yang ikut berdiskusi memiliki perspektif yang sama sebagai orang Indonesia dengan berpedoman pada Pancasila. Banyak dari para millennials yang menganggap bahwa dengan mengklaim diri sebagai pengikut ideologi tertentu selain Pancasila, adalah suatu yang paling baik, keren dan mengikuti tren kekinian.

    Generasi millennials yang dimanjakan oleh kemudahan akses informasi juga masih banyak yang kurang aware terhadap isu-isu yang mengusik Pancasila. Padahal, hal ini tentu saja berbahaya, karena Indonesia yang telah meraih kemerdekaan dengan susah payah dan memiliki Pancasila sebagai pedoman, menurut segelintir kalangan perlu untuk diganti karena sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Namun, sebenarnya apakah perlu untuk mengganti arah pedoman dan cita-cita Indonesia melalui Pancasila-nya dengan ideologi lain sementara Pancasila saja saat ini belum disadari dan diamalkan dengan betul oleh beberapa masyarakat Indonesia. Ketika ada inisiasi pembentukan UKP-PIP, tentunya generasi millennials harus bisa bersikap dengan dilandasi oleh semangat pentingnya menjaga Pancasila sebagai ideologi negara yang paling pas. Bila generasi millennials telah menyambut baik UKP-PIP, maka PR bagi pemerintah adalah bagaimana upaya pengamalan dan penanaman nilai-nilai Pancasila itu tidak dilakukan seperti ketika masa Orde Baru. Pemerintah perlu meyadari bahwa saat ini millennials tidak bisa didekati dengan cara-cara yang represif. Hal tersebut karena ketika pendekatan yang dilakukan bersifat memaksa, maka rasa ingin belajar dan rasa cinta pada pancasila dalam diri millennials akan sulit terbentuk. Memang, menggunakan pendekatan yang tidak humanis saat ini sudah dianggap ‘ketinggalan jaman’, karena bagi millennials yang paling menarik adalah dengan cara yang fun, melalui suatu yang bisa menjadi pemicu tren, dan membuat pembelajaran Pancasila sebagai suatu yang membanggakan.

    Terlepas dari apapun kecurigaan yang muncul dari latar belakang lahirnya UKP-PIP ini, generasi millennials sepatutnya berbangga karena Presiden Jokowi telah concern untuk memfasilitasi warga negaranya untuk dapat memahami ideologinya secara lebih baik. Generasi millennials pun tidak perlu lagi meraba-raba sendiri makna dari Pancasila itu, dan dapat menyadari bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuai dengan Pancasila. Bila nilai amalan Pancasila sudah tertanam dalam diri millennials, maka segala pengaruh dari doktin yang dianggap berbahaya bagi Pancasila dapat di tepis dengan mudah. Selain itu, yang perlu disadari oleh millennials adalah, mengenal diri sendiri, apakah sudah terdapat rasa cinta terhadap Pancasila. Karena, untuk memahami Pancasila, tentu harus dengan landasan cinta, karena dengan cinta, maka akan tumbuh hasrat ingin menjaga dan melindungi. Jika generasi millennials dan seluruh masyarakat Indonesia sudah cinta terhadap Pancasila, tentu saja Indonesia akan semakin kuat dan hebat, tanpa perlu takut adanya ancaman disintegrasi maupun ideologi-ideologi yang dapat menghancurkan serta menyingkirkan Pancasila dari diri dan jiwa bangsa Indonesia.

    [1] Achma Zulfikar Fazli dalam http://mediaindonesia.com/news/read/108377/ukp-pip-sasar-generasi-milenial/2017-06-09# (diakses tanggal 10 Juni 2017 pukul 18.45 WIB)

    [2] Ray Jordan dalam https://news.detik.com/berita/d-3523017/apa-beda-ukp-pancasila-bikinan-jokowi-dan-bp7-di-era-soeharto (diakses tanggal 13 Juni 2017 pukul 23.40 WIB)