Oleh: Dessy Raufiana Pramita, Researcher CEPP FISIP UI.

Peristiwa reformasi Mesir yang terjadi tahun 2011, rasanya mempunyai kecenderungan yang sama dengan apa yang dialami Indonesia pada tahun 1998. Nampaknya rakyat Mesir telah muak dengan pemerintahan 30 tahun Presiden Mubarak. Karena itulah mereka membuat pergerakan untuk menuju suatu bentuk pemerintahan yang baru, yaitu demokrasi. Sama seperti yang terjadi sebelum reformasi Indonesia 1998, Mesir juga mengalami krisis ekonomi yang hebat. Selain krisis ekonomi, hukum yang tidak bisa ditegakkan dan juga ketidakamanan yang dirasakan oleh masyarakat membuat aktivis menyatukan tekad mereka untuk melakukan revolusi.[1]

Reformasi Mesir 2011
Reformasi Mesir 2011, ada beberapa kesamaan dengan peristiwa reformasi di Indonesia 1998.

Ketika kita berbicara mengenai perbandingan revolusi Mesir tahun 2011 dengan reformasi Indonesia tahun 1998, kedua negara tersebut memiliki latar belakang yang sama. Dikuasai oleh satu orang selama puluhan tahun, Mesir dikuasai Mubarak selama 30 tahun dan Indonesia dikuasai oleh Soeharto selama 32 tahun. Kedua pemimpin tersebut memimpin negara dengan cara otoriter dan juga memiliki masalah yang sama yaitu korupsi. Banyaknya korupsi para birokrat pemerintahan Mubarak menambah kekesalan masyarakat akan pemerintahannya. Krisis ekonomi yang hebat terjadi juga di Indonesia dikala itu. Setelah perjuangan aktivis yang berminggu – minggu, pada akhirnya pada tanggal 25 Januari 2011 Mubarak menyerahkan kekuasaannya pada militer. Kekuasaan pun berpindah di tangan militer, dan tahun ini, rakyat Mesir akan melaksanakan pemilu untuk pertama kalinya setelah demokrasi.

Tujuan yang diinginkan oleh masyarakat mesir adalah bentuk pemerintahan demokrasi. Dimana mereka diberikan kebebasan untuk berpendapat, kebebasan beraktivitas, kesejahteraan, serta korupsi dapat dihilangkan. Ketika ingin menginginkan korupsi untuk dihilangkan dan juga kesejahteraan, maka hal tersebut tidak lepas dengan ekonomi. Kestabilisan ekonomi diperlukan agar masyarakat dapat sejahtera. Pemerintahan baru  Mesir harus mampu membentuk suatu bentuk pemerintahan yang mempunyai bentuk mekanisme kontrol yang baik, transparansi, dan akuntabilitas untuk dapat mewujudkan kesempatan ekonomi tanpa mengandalkan koneksi politik.[2] Hal tersebut tentunya tidak mudah untuk diwujudkan.

Ekonomi merupakan salah satu kunci utama untuk dapat mewujudkan transisi demokrasi secara baik.

 Menurut Carother, terdapat kondisi – kondisi tertentu agar transisi demokrasi dapat mengalami kesuksesan, yaitu  Pembangunan ekonomi yang sudah cukup tinggi, ekonomi yang tidak berdasarkan produksi minyak, tidak adanya hirearki dalam masyarakat, mempunyai pegangan seperti apa demokrasi yang ingin dibangun, dan juga negara – negara tetangga yang telah menganut sistem pemerintahan demokrasi.[3] Ketika ekonomi suatu negara sudah terbangun dengan stabil, maka transisi ke arah demokrasi dalam negara tersebut dapat berjalan dengan damai.

Reformasi Mesir yang terjadi pada tahun 2011 kemaren memiliki beberapa kemiripan pola dengan apa yang menimpa Indonesia 13 tahun silam. Titik sabar yang sudah habis dengan kepemerintahan otoriter oleh penguasa ditambah dengan krisis ekonomi melanda muncak pada peristiwa reformasi yang menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik yaitu demokrasi. Dalam hal ini, kedua negara tersebut agak memiliki perspektif yang sama bahwa demokrasi merupakan jalan untuk mencapai kesejahteraan. Terkekang selama 30 tahun lebih, kedua negara rindu akan adanya kebebasan.

Indonesia lebih unggul usianya dalam menempuh proses demokrasi. 16 tahun sudah Indonesia berada dalam masa transisi demokrasi, sedangkan Mesir baru berjalan 3 tahun. Tentu tidak mudah proses menuju demokrasi. Kebebasan yang merupakan prinsip demokrasi seringkali masyarakat mempunyai perspektif yang salah sehingga mengakibatkan kebebasan yang kebablasan. Demonstrasi yang berujung pada kericuhan, konfik etnis yang berkepanjangan, bahkan isu separatisme mewarnai proses transisi demokrasi Indonesia.

Mesir yang baru satu tahun menjalani masa transisi juga telah mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan dengan pemerintah transisi yang sekarang dipegang oleh pihak militer pun juga masih menjadi perdebatan dan pembicaraan. Penundaan pemilihan umum membuat masyarakat Mesir menjadi gerang. Kemudian kenaikan subsidi yang diberikan pemerintah dan perekrutan pegawai membuat ekonomi Mesir menjadi lebih terhimpit.

Proses transisi demokrasi memang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang instan. Dengan kata lain, transisi demokrasi membutuhkan proses yang cukup lama. Tujuan utama dari transisi demokrasi ini adalah terbentuknya demokrasi yang stabil. Untuk menuju demokrasi yang stabil tentunya diperlukan dukungan penuh rakyat dan juga pemerintahan yang dapat dipercaya untuk menjaga amanah rakyat.

[1] Human Right First.  Egypt’s Transition to Democracy One Year On: Recommendations for US Policy. New York dan Washington DC: Human Right First. 2012., hlm.3
[2] Carnegie Endowment. Ibid.,  hlm. 4
[3] Edward D. Mansfield and Jack Snyder . THE SEQUENCING “FALLACY”

1 COMMENT

  1. fantastic put up, very informative. I ponder why the other specialists of this
    sector don’t understand this. You must continue your writing.

    I am sure, you’ve a huge readers’ base already!

Leave a Reply