Oleh: Dessy Raufiana Pramita, Researcher CEPP FISIP UI.

Politik telah berkembang dengan sedemikian kompleksnya. Enam puluh Sembilan tahun sudah Indonesia membangun negara sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Seiring berjalannya waktu, pembangunan politik di Indonesia telah mengalami pasang surut. Sesuai dengan kondisi sosial politik kita dapat melihat tiga periode pembangunan politik yaitu orde lama, orde baru dan paska reformasi yang merupakan tiga fase yang dapat di kategorisasikan dalam pembangunan politik di Indonesia.

Yang menarik adalah pembangunan politik lebih di utamakan daripada pembangunan ekonomi pada masa orde lama. Perlu diingat bahwa pembangunan politik dan pembangunan ekonomi merupakan dua hal yang berbeda namun saling berhubungan. Orde lama yang di pimpin oleh sang Founding Father Presiden Soekarno lebih mementingkan pembangunan perpolitikan. Orde lama membentuk badan – badan negara dengan menyesuaikan fungsinya. Badan eksekutif, legislative dan yudikatif. Namun dalam proses pasca pembentukan fungsi masing-masingnya belum maksimal, badan eksekutif masih lebih mendominasi. Penekanan pada pembangunan politik membuat munculnya berbagai macam ideology politik yang kemudian ideologi-ideologi tersebut berkompetisi dengan ketat untuk dapat diterima masyarakat dan diaplikasikan pada sistem pemerintahan.

Orde lama yang di pimpin oleh sang Founding Father Presiden Soekarno lebih mementingkan pembangunan perpolitikan
Orde lama yang di pimpin oleh sang Founding Father Presiden Soekarno lebih mementingkan pembangunan perpolitikan

Pembangunan politik yang ada pada orde lama menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat Indonesia. Konflik yang terjadi merupakan akibat dari perang ideologi menghasilkan peristiwa besar seperti; G30SPKI, Super Semar pada tahun 1966, dan keluarnya dekrit presiden yang menyatakan presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini banyak mendapar kecaman dari berbagai pihak dimana puncaknya adalah penggantian Presiden Soekarno oleh Presiden Soeharto.

Berbeda dengan pendahulunya, Presiden Soeharto menerapkan kebijakan yang berbanding terbalik dengan menekankan pembangunan ekonomi daripada pembangunan politik.

 Era pemerintahan Presiden Soeharto disebut dengan era orde baru. Presiden Soeharto merekrut pakar – pajar ekonomi untuk membantunya dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi Indonesia. Pembangunan politik pada masa orde bari dikontrol penuh oleh pemerintah.

Kebebasan pers dibatasi, partai yang sebelumnya berjumlah banyak dikerucutkan menjadi dua PDI dan PKB, dengan asumsi bahwa Golkar bukan merupakan partai, namun Golongan Karya masyarakat. Melalui kebijakan orde baru pembangunan perekonomian Indonesia berhadil di majukan, namun hak – hak masyarakat untuk mengeluarkan pendapat serta berpolitik sangat di batasi.

Kebijakan dan penerapan pada masa Orde Baru sangatlah berpotensi untuk memunculkan adanya konflik. Konflik yang diredam dalam waktu yang lama kemudian mencapai puncaknya pada peristiwa reformasi 1998. Rakyat menuntut reformasi pemerintahan menuju arah demokrasi, sejak Mei 1998 Indonesia menuju kea rah demokrasi. Namun dalam perjalanannya transisi ini tidak berjalan dengan mulus. Banyak konflik yang sebelumnya diredam oleh Orde Baru kemudian memmuncak dan pecah. Timor Leste akhirnya berpidah dari Indonesia pada tahun 1999, banyak konflik etnis yang terjadi seperti di Kalimantan, ataupun Sulawesi. Isu separatis Aceh dan Papua pun berkembang.

Gerakan Mahasiswa menuntut reformasi di tahun 1998
Gerakan Mahasiswa menuntut reformasi di tahun 1998

Isu-isu Korupsi, kolusi dan nepotisme  semakin menjadi kenyataan dan semakin meluas. Adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah membuka kesempatan para birokrat daerah menjadi semakin tinggi. Pemilu pun tidak dapat berjalan secara adil. Banyaknya praktek money politics yang di akibatkan oleh kurangnya kesadaran dan pendidikan politik kepada masyarakat menjadi faktor penyebab penting.

Hal ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di Indonesia, demokrasi yang menjadi tujuan transisi memang tidak dapat dicapai secara instan. Untuk membangun sebuah sistem pemerintahan demokrasi diperlukan tahap – tahap yang tidak dapat ditempuh secara sekaligus.

Perkembangan politik Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan kondisi sosial. Proses konsolidasi demokrasi masih terus dijalankan. Perbaikan – perbaikan masih harus banyak dilakukan. Pendidikan politik kepada masyarakat, pembersihan badan – badan negara dari praktek KKN bukanlah hal yang cepat dan mudah untuk dilakukan. Sampai sekarang Indonesia masih akan mengalami perkembangan politik. Tentunya sebagai warga negara Indonesia kita mengharapkan yang terbaik bagi Indonesia.

NO COMMENTS

Leave a Reply