Irhamna, Penulis merupakan Peneliti pada CEPP FISIP UI dan Mahasiswa Pascasarjana Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia.

 Akhir Rezim Jammeh

Gambia dalam Laporan Freedom in the World 2017 yang dirilis oleh Freedom House tergolong kepada negara yang tidak bebas. Indeks kebebasan mereka hanya 20 dari 100. Hak sipil dan politik adalah sebuah kelangkaan bagi rakyat Gambia. Meskipun demikian, indeks agregat mereka bukanlah yang terburuk sepanjang sejarah. Kemenangan kandidat oposisi, Adama Barrow, membuat struktur kesempatan politik menjadi terbuka, setelah selama 22 tahun Gambia dipimpin dengan model otoritarian dibawah Yahya Jammeh.

Pemilu Presiden Gambia 2016 juga menjadi sorotan dunia karena petahana, Yahya Jammeh, tidak menerima hasil pemilu tersebut dan menolak untuk melepaskan jabatannya sebagai Presiden. Kondisi ini memicu ketegangan di pesisir Barat Afrika, sehingga negara tetangga Gambia yang tergabung dalam Economic Communities of West African State (ECOWAS), seperti Senegal menurunkan pasukan pengamanan mereka ke Gambia untuk mendorong agar Jammeh melepaskan jabatannya dan melindungi Gambia dari krisis konstitusional yang mungkin terjadi (BBC, 2017).

Mantan Presiden Gambia, Yahya Jammeh  (foto oleh Africa Independent Television)Mantan Presiden Gambia, Yahya Jammeh (foto oleh Africa Independent Television)

Yahya Jammeh dikenal sebagai sosok yang penuh kontroversial. Terpilih menjadi Presiden pada usia yang cukup muda, 29 tahun, Jammeh berhasil menggagalkan serangkaian percobaan kudeta yang dialamatkan pada dirinya. Jammeh yang memiliki latar belakang militer, memilih untuk memutuskan hubungan Persemakmuran (Commonwealth) dengan United Kingdom karena menganggap konsep tersebut sebagai bentuk dari neokolonialisme. Jammeh adalah sosok yang antikritik, tidak memberikan ruang kritik sedikitpun kepada media, dan menutup mata terhadap rangkaian pelanggaran HAM yang terjadi di Gambia. Sebagai pemimpin otoriter di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Jammeh melawan homoseksualitas dengan cara kekerasan, dan pernah mengancam untuk hukuman mati bagi para pelaku homoseks di Gambia. Tidak hanya sampai disitu, Jammeh yang selalu tampil dengan tongkat dan tasbih, pernah mengklaim bahwa dirinya memiliki kekuatan untuk menyembuhkan AIDS dan kemandulan perempuan.

6 April 2017 menjadi salah satu hari yang bersejarah dalam proses transisi politik di Gambia, untuk pertama kalinya Pemilu dilaksanakan setelah lengsernya Yahya Jammeh.  Pelaksanaan Pemilu Legislatif kali ini pun mendapatkan sambutan yang hangat dari seluruh rakyat Gambia, terutama mereka yang tergolong kelompok muda dan pemilih pemula. Seperti yang dilansir Al Jazeera, seorang pemilih pemula Gambia, Kemo Bojang (20), menjelaskan bahwa “Pemilu Legislatif 2017 adalah sebuah terobosan, dan untuk kali pertama kami akan memilih orang yang secara nyata akan mewakili aspirasi kami.

Pemilu Legislatif 2017 juga menjadi penanda bangkitnya rakyat Gambia dalam proses politik formal, sebanyak 238 kandidat dari Sembilan partai politik akan memperebutkan 53 kursi di Parlemen Gambia. Rakyat kini tidak perlu lagi takut unutk menyuarakan aspirasi mereka yang berbeda dari keinginan rezim, seperti masa Jammeh. Mereka secara perlahan mulai menikmati kebebasan berpendapat dan kebebasan pers secara umum.

NO COMMENTS

Leave a Reply