Irhamna, Penulis merupakan Peneliti pada CEPP FISIP UI dan Mahasiswa Pascasarjana Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Turki kembali menjadi sorotan dunia internasional, setelah kudeta militer yang gagal pada Juli 2016, Presiden Recep Tayyip Erdogan menyatakan kondisi darurat nasional (state of emergency). Dalam keadaan tersebut, Turki melaksanakan referendum konstitusi. Referendum ini merupakan referendum ketujuh yang pernah dilakukan dalam sejarah Turki, dan referendum konstitusi kelima yang pernah dilakukan, setelah Referendum Konstitusi 1961, 1982, 2007 dan 2010[1]. Referendum adalah mekanisme saat rakyat diberikan kewenangan untuk memilih dan memutuskan secara langsung perubahan kebijakan yang diusulkan (Robertson, 2002).

Proses referendum ini dimulai ketika Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) bersama Milliyetci Hareket Partisi (MHP) yang menguasai 356 kursi atau sekitar 64,7% dari total kursi di Parlemen Turki mengajukan usulan amandemen konstitusi yang terdiri dari 21 proposal perubahan. Keinginan untuk melakukan amandemen ini sebenarnya telah dimulai sejak 2005, saat itu Presiden Erdogan masih menjabat sebagai Perdana Menteri. AKP merupakan partai dari Presiden Erdogan dan Perdana Menteri Binali Yildirim, sementara MHP adalah partai dengan ideologi kanan-jauh yang cenderung ultranasionalis di bawah pimpinan Devlet Bahceli.

Selanjutnya, draf amandemen tersebut akan dibahas secara detail oleh Komisi Konstitusi Parlemen (Parliamentary Constitutional Commission) yang terdiri dari 25 orang anggota, dan 15 orang diantaranya merupakan anggota dari AKP. Dominasi AKP ini tentu akan memuluskan proses amandemen konstitusi tersebut. Dari 21 usulan amandemen, Parliamentary Constitutional Commission hanya menyetujui 18 usulan amandemen yang kemudian menjadi paket amandemen untuk dijadikan pertanyaan dalam referendum, apakah diterima (Yes/Evet) atau ditolak (No/Hayir).

Lantas, apa yang terjadi jika amandemen tersebut disetujui?

Beberapa perubahan yang mendasar antara lain, Turki akan mengganti sistem pemerintahan dari model parlementer menjadi model presidensial. Akibatnya, Turki tidak lagi memiliki Perdana Menteri, dan Presiden menjadi Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menjalankan fungsi eksekutif. Presiden akan dibantu oleh satu orang atau lebih Wakil Presiden yang ditunjuk oleh Presiden[2]. Presiden akan memiliki masa jabatan yang tetap selama lima tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan (maksimal 2 kali masa jabatan). Sementara itu, anggota Parlemen akan mengalami penambahan selama satu tahun menjadi lima tahun, setelah sebelumnya mereka dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Pemilu Presiden dan Anggota Parlemen akan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, yang dijadwalkan pada 3 November 2019.

Amandemen konstitusi juga akan mengurangi jumlah hakim agung (Supreme Board of Judges and Prosecutors) dari 22 hakim menjadi 13 hakim. Dari jumlah tersebut, empat hakim akan ditunjuk oleh Presiden, tujuh hakim akan ditunjuk oleh Parlemen melalui pemilihan, dan dua hakim tetap yang diisi oleh Menteri Hukum dan Wakil Menteri Hukum.

Perubahan konstitusi ini akan menyebabkan para Menteri tidak lagi bisa mengeluarkan dekrit, karena kekuasaan tersebut sudah dialihkan kepada Presiden. Perubahan berikutnya adalah, presiden yang awalnya harus meletakkan jabatan kepartaian untuk menjabat kini tidak perlu lagi melakukan hal tersebut karena amandemen konstitusi memperbolehkan seorang presiden menjadi anggota partai politik. Dengan artian, netralitas seorang Presiden tidak lagi menjadi pertimbangan.

Perubahan juga terjadi dalam susunan Parlemen Turki, jumlah anggota mengalami peningkatan dari 550 menjadi 600 orang, dan batas usia minimal untuk menjadi anggota Parlemen turun dari 25 tahun menjadi 18 tahun, dan persyaratan telah mengikuti wajib militer dihapuskan. Amandemen konstitusi ini juga mengatur penghapusan Pengadilan Militer.

Meskipun belum ada hasil resmi dari Supreme Electoral Council of Turkey, sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan referendum, dalam sejumlah rilis dijelaskan bahwa sebanyak 51,37% dari 47,5 juta pemilih menyetujui perubahan konstitusi Turki. Sadi Guven, Presiden dari Supreme Electoral Council of Turkey menjelaskan bahwa hasil resmi akan diumumkan dalam jangka waktu 11-12 hari setelah referendum[3].

Rangkaian amandemen tersebut tentu akan semakin memperkuat posisi Presiden Erdogan, dengan kekuasaan yang masif, dan dukungan yang mayoritas dari AKP di Parlemen, sulit rasanya untuk “menjegal” langkah dan kebijakan yang akan diambil. Perubahan ini juga menjadi salah satu perubahan konstitusional terbesar dalam sejarah Turki setelah keruntuhan Kesultanan Ottoman pada 1923. Referendum ini sekaligus menegaskan posisi Turki bahwa mereka menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di kawasan Timur Tengah, dan sekaligus menjadi “pengingat” bahwa Turki sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi lebih stabil dan lebih kuat di bawah kepresidenan Erdogan. Mengutip adagium klasik dari Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, tantangan tersebut yang akan dihadapi oleh Turki setelah referendum diterima, dan pertanyaan penting berikutnya adalah: apakah ini menjadi awal dari Kesultanan Erdogan?

[1] “Turkish Constitutional Reform: 5 Important Points”dikutip dalam http://www.dw.com/en/turkish-constitutional-reform-5-important-points/a-37221685 diakses pada 17 April 2017, 15:04 WIB

[2] Umut Uras, “Turkey Votes in Key Constitutional Referendum” dikutip dalam http://www.aljazeera.com/news/2017/04/polls-open-key-referendum-turkey-constitution-170416045202445.html diakses pada 17 April 2017, 11:43 WIB.

[3] “Turkey Referendum: Erdogan Wins Vote Amid Dispute over Ballots-as it happened” dikutip dalam https://www.theguardian.com/world/live/2017/apr/16/turkey-referendum-recep-tayyip-erdogan-votes-presidential-powers diakses pada 17 April 2017, diakses pada 11:55 WIB

2 COMMENTS

  1. tulisan yang bagus, jadi aku lebih tahu scra mendalam ttg referendum turki yang lagi banyak dibahas di media.

Leave a Reply