Irhamna, Penulis merupakan Peneliti pada CEPP FISIP UI dan Mahasiswa Pascasarjana Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Kamis, 8 Juni 2017 menjadi salah satu momentum penting dalam politik dalam negeri Britania Raya, terlepas dari rumitnya proses pelaksanaan Article 50 Treaty of European Union sebagai konsekuensi dari referendum (Brexit) pada Juni 2016 yang lalu, mereka siap untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Perdana Menteri Theresa May, pada 19 April 2017 memutuskan untuk melakukan snap election (Pemilu yang dipercepat) setelah mendapatkan lebih 2/3 dukungan mayoritas di Parlemen (522 suara melawan 13 suara yang menolak Pemilu dilaksanan lebih awal). Padahal, jika mengacu kepada Fixed Term Parliament Act 2011, Pemilu baru akan diselenggarakan pada 7 Mei 2020, karena diatur bahwa Pemilu akan diselenggarakan setiap lima tahun pada minggu pertama bulan Mei. Tetapi, aturan tersebut bisa tidak berlaku jika terjadi mosi tidak percaya terhadap Petahana, atau merupakan keputusan dari 2/3 anggota Parlemen.

Keputusan PM May untuk melakukan pemilu lebih awal tiga tahun dari yang dijadwalkan antara lain karena PM May ingin proses negosiasi Brexit berjalan dengan lancar, PM May menganggap bahwa tanpa ada dukungan mayoritas dari Parlemen maka proses tersebut akan mengalami sejumlah kendala, dan dalam beberapa jajak pendapat yang dilakukan, Partai Konservatif selalu unggul dari Partai Buruh (BBC)

Sebagai negara yang memperkenalkan sistem parlementer, Pemilu Britania Raya 2017, memiliki dua kandidat utama yang akan bersaing untuk memenangkan kursi Perdana Menteri, Theresa May dari Partai Konservatif, dan Jeremy Corbyn dari Partai Buruh. Meskipun, terdapat partai lain seperti Liberal Demokrat, Partai Nasional Skotlandia (SNP), Sinn Fein, Plaid Cymru, dan United Kingdom Independent Party (UKIP).

Masing-masing partai telah menyampaikan manifesto politiknya dalam Pemilu 2017. Partai Konservatif misalnya, menjanjikan sebuah pemerintahan arus utama yang akan berpihak kepada Britania Raya secara menyeluruh. Partai Buruh akan fokus kepada perubahan kebijakan fiskal dengan rencana kenaikan pajak penghasilan bagi mereka yang berpenghasilan diatas £80.000. Tim Farron sebagai Pemimpin Partai Liberal Demokrat menjanjikan akan melakukan referendum kedua terkait dengan posisi Britania Raya di Uni Eropa, sementara itu SNP menginginkan adanya referendum bagi Skotlandia pada akhir proses negosiasi Brexit. Sementara itu, Plaid Cymru menjanjikan daya tawar yang lebih tinggi terhadap Wales dalam proses negosiasi Brexit, dan Sinn Fein yang berbasis di Irlandia Utara menjanjikan era baru politik yang lebih terbuka. UKIP mengangkat isu yang sedikit berbeda, mereka berjanji untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan radikalisme Islam. Masalah yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi pusat perhatian, setelah serangkaian aksi teror yang terjadi di London, dan Manchester (BBC).

Dua kejadian tragis pada 22 Mei dan 3 Juni yang lalu memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap persiapan pemilu. Seluruh kegiatan kampanye ditunda selama 24 jam hingga Ahad, 4 Juni, setelah sebelumnya pada insiden bom di Manchester kegiatan kampanye ditunda selama 72 jam. Kondisi yang menyebabkan PM May menyampaikan kutukannya dengan keras kepada seluruh ideologi-idelogi jahat, enough is enough.

Dalam bentuk lanjut, PM May berencana untuk melakukan revisi terhadap sejumlah peraturan perundangan yang terkait dengan kontra-terorisme, memperpanjang masa hukuman bagi pelaku, dan menyatakan bahwa UU Hak Azasi Manusia tidak akan menjadi penghalangnya untuk memberantas terorisme di Britania Raya (Telegraph). Isu ini menjadikan posisi tawar Jeremy Corbyn sedikit lebih baik, dalam pidato kampanyenya terkait serangkaian tindakan teror di Britania Raya, Corbyn menyatakan bahwa terorisme tidak akan bisa dikalahkan dengan menghapuskan hak azasi dan dasar-dasar demokrasi. Corbyn kemudian juga mengutuk tindakan Royal Air Force (RAF) yang mengebom milisi di Suriah dengan bom yang bertuliskan “Love from Manchester”. Corbyn menilai bahwa keterlibatan Britania Raya dalam perang justru akan semakin meningkatkan risiko teror itu sendiri (Independent, Telegraph). Pernyataan ini mendapatkan dukungan luas dari kelompok non-intervensi, dan sejumlah pengamat menilai bahwa pidato Corbyn tersebut dapat berdampak signifikan dalam Pemilu nanti.

Tidak hanya sampai disitu, Twitter pun sempat “panas” setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump merisak argumen dari Walikota London, Sadiq Khan, yang menyatakan bahwa apa yang terjadi di London belum menjadi alasan untuk berhati-hati. Sadiq Khan pun merespon bahwa  PM May tidak perlu mempersiapkan kunjungan kenegeraan Presiden Trump ke London dalam waktu dekat.

Pertarungan menuju siapa yang akan berkantor di 10 Downing Street,  Westminster, London, semakin menarik untuk dicermati. Data dari sejumlah pollsters, dalam jajak pendapat yang mereka lakukan Partai Konservatif memang masih unggul dibanding Partai Buruh. YouGov misalnya, merilis data 42% untuk Partai Konservatif, dan 38% untuk Partai Buruh. Sementara itu, data dari Telegraph dan BBC menyajikan rerata dukungan sebesar 42,9%  terhadap Partai Konservatif, dan 37,2% untuk Partai Buruh. Meskipun demikian, dalam beberapa jajak pendapat terkini yang dilakukan, terdapat tren positif peningkatan suara Partai Buruh, meskipun belum cukup tinggi untuk mengalahkan dominasi Partai Konservatif. Jika tren ini berlanjut hingga hari pemungutan suara, bukan tidak mungkin margin kemenangan Partai Konservatif akan semakin tipis dari yang selama ini dibayangkan, dan akan menjadi pertaruhan terbesar May jika seandainya mereka gagal untuk mempertahankan suara mayoritas Konservatif di Parlemen.

May or Corbyn? Stay curious! J

NO COMMENTS

Leave a Reply