Rezky Riswanto Mateka, Mahasiswa Program Sarjana Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Putri Oktaviani, Mahasiswi Program Sarjana Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Kurang lebih 72 tahun sudah Pancasila tercetus oleh Ir. Soekarno dalam momen mendasar bagi Indonesia untuk mencari model kenegaraannya. Sejak saat peristiwa tersebut, 1 Juni diperingati secara tahunan sebagai hari lahirnya Pancasila. Menariknya, tahun ini nampaknya pemerintah benar-benar ingin menghayati kembali momen sakral tersebut. Setelah sekian lama dinanti, 1 Juni kembali ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk memperingati kelahiran Pancasila itu sendiri.

Bukan hanya seremonial, tahun ini bahkan pemerintah mencanangkan Pekan Pancasila untuk memperingati kelahiran Pancasila ke 72 tahun tersebut. Slogan-slogan yang menarik pun dibuat untuk memasifkan Pancasila, bukan hanya pada tataran abstrak, namun agar lebih diminati oleh masyarakat luas, terlebih generasi millennials.[1] Sehingga, slogan “Saya Indonesia, Saya Pancasila” dirasa pas oleh Presiden Jokowi dan jajarannya untuk kembali mengampanyekan Pancasila agar lebih dikenal lagi oleh generasi millennials.

Namun, tidak berhenti sampai disitu. Presiden Jokowi merasa perlu untuk membentuk sebuah lembaga khusus yang dibawahi langsung olehnya untuk kembali menanamkan dan memasifkan pemahaman terhadap ideologi Pancasila bagi seluruh warga negara. Maka dibentuklah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Kritikan pun tidak dapat dilepaskan dari terbentuknya UKP presiden yang baru ini. Mulai dari sangkut-paut model pembinaan Pancasila semasa orde baru dalam bentuk lembaga Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7). Memang, pada zaman Soeharto pelembagaan Pancasila dapat dikatakan meliputi seluruh lini kehidupan masyarakat Indonesia.

Generasi yang lahir tahun 80-90an tentu masih megenal istilah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Golkar, sebagai salah satu “pemain lama” dalam hal ini menuding UKP-PIP ini pada dasarnya menyerupai lembaga dan metode yang pernah ada sebelumnya tersebut. Namun, hal tersebut coba diluruskan oleh Yudi Latif yang diberikan amanah untuk mengepalai unit kerja presiden ini. Menurutnya, model BP7 yang berupa penataran hanya salah satu bagian saja dalam UKP ini, dan itu hanyalah terkait metode. Menurutnya, hal paling penting adalah pembuatan konsep agar penanaman nilai Pancasila dapat diterapkan oleh berbagai kementerian, sehingga dapat diterapkan di semua lini dan tidak tumpang tindih.[2]

UKP ini tidak bisa terlepas dari berbagai tokoh terkenal, yang kemudian hal ini juga memberikan sorotan bagi urgensi pembentukan unit kerja presiden yang baru ini. Bagaimana tidak, sekelas Megawati Soekarnoputri didaulat oleh presiden menjadi Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP. Nama-nama lainnya seperti KH. Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Prof. Syafi’I Ma’arif, Aqil Siroj, Prof. Andreas Anangguru Yewangoe, Mayjen (TNI) Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek masuk menjadi dewan pengarah tersebut. Pertanyaan skeptis dari netizen banyak mengarah kepada kapabilitas orang-orang tersebut. Apakah UKP ini memang disasar untuk memasifkan dan memasyarakatkan kembali Pancasila di semua lini, atau hanya ajang membagi jatah kepada mereka pendukung Presiden di masa pencalonan untuk merasakan lingkaran kekuasaan? Terlepas pada itu semua, nampaknya kedepan penghayatan dan pengamalan Pancasila di semua lini kehidupan bangsa sangat akan sangat bergantung pada lembaga ini. Termasuk para generasi millennials dalam menjalani kegiatannya nanti.

Pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bagi millennials memang tidak disadari secara langsung, meskipun pada praktiknya generasi millennials telah terbiasa dengan ‘tata perilaku’ yang berdasarkan Pancasila. Hal itu bisa tercermin seperti budaya voting dalam menentukan tempat nongkrong yang asik, ataupun sekedar pembagian secara adil pembayaran tagihan ketika makan bersama. Pancasila yang dipahami oleh para millennials masih berbatas pada 5 dasar negara yang sakral, dan diucapkan ketika upacara bendera saat sekolah, tetapi pengamalan serta pemahamannya masih kabur.  Memang sepertinya perlu usaha ekstra untuk menanamkan nilai Pancasila secara mendasar pada millennials, yakni dengan cara yang ringan, komunikatif, namun mengena dan diharapkan dapat diamalkan secara kontinyu.

   Pentingnya Pancasila tentu saja harus disadari oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk generasi millennials. Apalagi, saat ini teknologi semakin maju sehingga arus informasi menjadi deras dan seperti tidak terkontrol. Memahami Pancasila tidak hanya secara rigid dapat menjadi ‘benteng pelindung’ bagi millennials untuk memilah informasi agar tetap dalam koridor sebagai bangsa Indonesia. Saat ini, generasi muda dibanjiri oleh doktrin-doktrin yang seakan-akan menjadi solusi bagi permasalahan bangsa. Memang, perlu disadari, dengan adanya era keterbukaan informasi, maka budaya kritis dan diskusi lewat media sosial menjadi suatu yang ‘keren’ untuk anak muda. Misalnya, dengan memperhatikan suatu isu/fenomena, kemudian menulis respon di media sosial, tentu akan meningkatkan ‘status sosial’ seseorang ketika post nya menjadi viral. Sayangnya, diskusi dalam media yang digandrungi millennials ini seakan tidak ada ‘pagar pembatas’ nya, dan tidak semua yang ikut berdiskusi memiliki perspektif yang sama sebagai orang Indonesia dengan berpedoman pada Pancasila. Banyak dari para millennials yang menganggap bahwa dengan mengklaim diri sebagai pengikut ideologi tertentu selain Pancasila, adalah suatu yang paling baik, keren dan mengikuti tren kekinian.

Generasi millennials yang dimanjakan oleh kemudahan akses informasi juga masih banyak yang kurang aware terhadap isu-isu yang mengusik Pancasila. Padahal, hal ini tentu saja berbahaya, karena Indonesia yang telah meraih kemerdekaan dengan susah payah dan memiliki Pancasila sebagai pedoman, menurut segelintir kalangan perlu untuk diganti karena sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Namun, sebenarnya apakah perlu untuk mengganti arah pedoman dan cita-cita Indonesia melalui Pancasila-nya dengan ideologi lain sementara Pancasila saja saat ini belum disadari dan diamalkan dengan betul oleh beberapa masyarakat Indonesia. Ketika ada inisiasi pembentukan UKP-PIP, tentunya generasi millennials harus bisa bersikap dengan dilandasi oleh semangat pentingnya menjaga Pancasila sebagai ideologi negara yang paling pas. Bila generasi millennials telah menyambut baik UKP-PIP, maka PR bagi pemerintah adalah bagaimana upaya pengamalan dan penanaman nilai-nilai Pancasila itu tidak dilakukan seperti ketika masa Orde Baru. Pemerintah perlu meyadari bahwa saat ini millennials tidak bisa didekati dengan cara-cara yang represif. Hal tersebut karena ketika pendekatan yang dilakukan bersifat memaksa, maka rasa ingin belajar dan rasa cinta pada pancasila dalam diri millennials akan sulit terbentuk. Memang, menggunakan pendekatan yang tidak humanis saat ini sudah dianggap ‘ketinggalan jaman’, karena bagi millennials yang paling menarik adalah dengan cara yang fun, melalui suatu yang bisa menjadi pemicu tren, dan membuat pembelajaran Pancasila sebagai suatu yang membanggakan.

Terlepas dari apapun kecurigaan yang muncul dari latar belakang lahirnya UKP-PIP ini, generasi millennials sepatutnya berbangga karena Presiden Jokowi telah concern untuk memfasilitasi warga negaranya untuk dapat memahami ideologinya secara lebih baik. Generasi millennials pun tidak perlu lagi meraba-raba sendiri makna dari Pancasila itu, dan dapat menyadari bahwa apa yang ia lakukan adalah sesuai dengan Pancasila. Bila nilai amalan Pancasila sudah tertanam dalam diri millennials, maka segala pengaruh dari doktin yang dianggap berbahaya bagi Pancasila dapat di tepis dengan mudah. Selain itu, yang perlu disadari oleh millennials adalah, mengenal diri sendiri, apakah sudah terdapat rasa cinta terhadap Pancasila. Karena, untuk memahami Pancasila, tentu harus dengan landasan cinta, karena dengan cinta, maka akan tumbuh hasrat ingin menjaga dan melindungi. Jika generasi millennials dan seluruh masyarakat Indonesia sudah cinta terhadap Pancasila, tentu saja Indonesia akan semakin kuat dan hebat, tanpa perlu takut adanya ancaman disintegrasi maupun ideologi-ideologi yang dapat menghancurkan serta menyingkirkan Pancasila dari diri dan jiwa bangsa Indonesia.

[1] Achma Zulfikar Fazli dalam http://mediaindonesia.com/news/read/108377/ukp-pip-sasar-generasi-milenial/2017-06-09# (diakses tanggal 10 Juni 2017 pukul 18.45 WIB)

[2] Ray Jordan dalam https://news.detik.com/berita/d-3523017/apa-beda-ukp-pancasila-bikinan-jokowi-dan-bp7-di-era-soeharto (diakses tanggal 13 Juni 2017 pukul 23.40 WIB)