Rezky Riswanto Mateka, Mahasiswa Program Sarjana Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Jalesveva Jayamahe, di laut kita jaya. Semboyan yang menjadi simbol kekuatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) itu sudah semestinya tidak lagi berkutat sebagai semboyan belaka. Sebagai negara dengan luas wilayah laut terbesar di dunia, Indonesia patut untuk berbangga dan harus berkomitmen untuk menjaga keutuhan wilayah laut tersebut. Berbicara mengenai komitmen terhadap mempertahankan wilayah laut, pembaca tidak akan merasa asing jika mendengar nama  Laut China Selatan. Bagaimana tidak? Wilayah ini merupakan lautan yang hingga saat ini dijadikan wilayah rebutan oleh 6 negara, sehingga seringkali negara-negara yang berkepentingan saling bersitegang satu sama lain untuk mempertahankan klaim seutuhnya terhadap Laut China Selatan. Dilansir dari Kompas, keenam wilayah yang bersitegang untuk mempertahankan Laut China Selatan tersebut adalah Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan Thailand.[1]

Indonesia memang tidak berkaitan secara langsung dengan perebutan sengketa terhadap Laut China Selatan. Oleh sebab itu, merasa perlu untuk memperteguh kedaulatan wilayah Republik Indonesia, maka dalam Peta Wilayah Negara Republik Indonesia baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator bidang Maritim, Laut China Selatan yang demikian penamaannya pada peta Indonesia sejak tahun 1953, diganti menjadi Laut Natuna Utara. Perubahan nama ini menurut Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno adalah semata-mata untuk melakukan penyelarasan dengan sejumlah proyek pengelolaan migas yang berada di sekitar Kepulauan Natuna.[2]

Pemerintah Tiongkok pun merespon tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut. Dikutip dari Kompas, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zun Ghuang mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tersebut tidak masuk akal dan menyalahi standar penamaan wilayah Internasional.[3] Namun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa protes Pemerintah Tiongkoklah yang tidak berdasar. Tindakan pemerintah ini dapat didasakan pada keputusan Mahkamah Internasional mengenai pengelolaan penamaan wilayah maritim dalam kawasannya. Sebagaimana tindakan Filipina terdahulu terhadap penamaan Laut China Selatan di dalam penamaan Filipina.

Peringatan Hari Maritim Nasional pada tanggal 21 Agustus kemarin seharusnya menjadi tonggak bagi pemerintah untuk selalu meneguhkan kedaulatan Indonesia terhadap seluruh kawasan maritim yang termasuk dalam wilayahnya. Sebagaimana semboyan di awal tulisan, Jalesveva Jayamahe. Di laut kita jaya. Sudah saatnya Indonesia meninjau kembali geopolitik kawasan maritimnya. Sebab, di era globalisasi ini, yang menurut oleh Sam J. Tangredi sejatinya dimulai dari laut menilik strategisnya laut sebagai potensi yang mungkin dikembangkan, mulai dari indusri pelayaran, hingga pertahanan negara.[4] Teori Lebensraum yang dikembangkan oleh Haushofer dalam pengelolaan geopolitik perlu untuk diperhitungkan kembali. Bahwa penting untuk suatu negara melakukan penguasaan terhadap ruang atau ruang pengaruhnya, terlebih lagi terhadap wilayah yang jelas berada dalam kekuasaannya. Dengan begitu, Indonesia menujukan bahwa memang Indonesialah yang memiliki kedaulatan terhadap kawasan tersebut, dalam hal ini kawasan kepulauan Natuna dan perairan di sekitarnya.

Kejayaan bukan hanya pada kebesaran yang dimiliki, tapi juga pada kemerdekaan pengelolaan wilayah maritim Indonesia dengan tanpa takut intervensi dari pihak manapun. Serta digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi.


[1] Ervan Hardoko dalam “Laut China Selatan, Perairan Menggiurkan Sumber Sengketa 6 Negara”, diakses dari http://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan.perairan.menggiurkan.sumber.sengketa.6.negara?page=2 pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 21.30 WIB

[2] Harwanto Bimo Pratowo dalam “Pemerintah Ganti Nama Laut China Selatan Menjadi Laut Natuna Utara”, diakses dari https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-ganti-nama-laut-china-selatan-jadi-laut-natuna-utara.html pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 21.45 WIB

[3] Kurnia Sari Aziza dalam “Beijing Protes Indonesia Ubah Laut China Selatan Jadi Laut Natuna Utara” diakses dari http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/16/113255326/beijing-protes-indonesia-ubah-laut-china-selatan-jadi-laut-natuna pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 22.00 WIB

[4] Sam J. Tangredi, Globalization and Maritime Power, Washington: National Defense University, 2000, hlm. 7